KABUPATEN BEKASI, Suara Inovatif.com.
Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Baru Cikarang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi. Koramil 07/Cikarang bersama jajaran Polri dan sejumlah instansi terkait turun langsung mengamankan kegiatan penertiban dan sosialisasi relokasi pedagang yang menggunakan badan jalan serta trotoar, Minggu (25/10/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung di Jalan RE Martadinata Nomor 58, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, mulai pukul 21.00 hingga 23.20 WIB itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menata kawasan pasar, menjaga kelancaran lalu lintas, dan mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai peruntukannya.
Penertiban tersebut bukan sekadar persoalan memindahkan pedagang. Pemerintah juga dituntut memastikan penataan berjalan tertib, memberikan kepastian lokasi berjualan, serta mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di kawasan pasar.
Camat Cikarang Utara Pimpin Kegiatan Gabungan
Kegiatan dipimpin Camat Cikarang Utara, H. Enop Can, S.H., M.Si., dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, UPTD Lingkungan Hidup, serta pengamanan internal Pasar Baru Cikarang.
Turut hadir Wadanramil 07/Cikarang Kapten Inf Sobirin, Kanit Binmas Polsek Cikarang Utara Iptu Bondan, Kabid Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi H. Ganda Sasmita, perwakilan Dinas Perhubungan Asep Surya, perwakilan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi H. Edi P., Kepala UPTD Pasar Cikarang Hasim Adnan, dan Kasi Trantib Kecamatan Cikarang Utara M. Toha.
Dalam keterangannya kepada awak media, Enop menjelaskan bahwa kegiatan penertiban dan sosialisasi relokasi PKL tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.
Menurutnya, penggunaan badan jalan dan trotoar untuk aktivitas perdagangan perlu ditata agar tidak menghambat kendaraan, mengganggu pejalan kaki, maupun mengurangi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar.
Penataan Harus Tegas, Relokasi Jangan Sekadar Wacana
Dalam pelaksanaannya, petugas mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada pedagang yang memanfaatkan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang terhadap aturan ketertiban umum sekaligus mendorong terciptanya kawasan pasar yang lebih tertata.
Namun, penataan PKL tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan penertiban sesaat. Konsistensi pengawasan, kejelasan tempat relokasi, serta kesiapan fasilitas bagi pedagang menjadi faktor penting agar persoalan serupa tidak kembali berulang.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kebijakan penataan dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan manusiawi. Ketertiban ruang publik harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Di sisi lain, badan jalan dan trotoar merupakan fasilitas umum yang harus dapat digunakan sesuai fungsinya. Karena itu, diperlukan penataan yang memberikan kepastian bagi pedagang sekaligus menjamin hak pejalan kaki dan pengguna jalan.
Situasi Aman dan Kondusif
Keterlibatan Koramil 07/Cikarang bersama Polri dan instansi pemerintah daerah menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Cikarang Utara.
Hingga kegiatan berakhir pada pukul 23.20 WIB, situasi di lokasi dilaporkan aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol.
Masyarakat kini berharap penataan Pasar Baru Cikarang tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau penertiban sesaat. Pengawasan berkelanjutan dan solusi relokasi yang jelas menjadi kunci agar badan jalan tidak kembali dipenuhi aktivitas perdagangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. (Suwandi/Adi/



