BEKASI. Suara Inovatif. Com
Proyek peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Tobor Poncol, RT 02/RW 07, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, kini berada di bawah sorotan tajam. Beton yang dipersyaratkan memiliki ketebalan 15 sentimeter justru diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan hasil pengujian Core Drill. Lebih memprihatinkan, kondisi beton dilaporkan sudah mengalami keretakan.
Ini bukan persoalan sepele! Ketika pekerjaan infrastruktur yang dibiayai uang rakyat diduga tidak sesuai spesifikasi, pemerintah tidak boleh pura-pura tidak tahu. Sebab, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar proyek selesai untuk kepentingan laporan dan pencairan pembayaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengujian sampel pada titik pertama awalnya disebut belum memenuhi ketebalan 15 sentimeter. Setelah dilakukan pengujian banding, hasilnya disebut mencapai ketebalan yang dipersyaratkan.
Namun, persoalan justru semakin serius pada titik kedua. Hasil pengujian awal kembali disebut tidak mencapai ketebalan 15 sentimeter. Bahkan setelah dilakukan pengujian banding, hasilnya dikabarkan masih belum memenuhi spesifikasi.
SATU TITIK DIPERDEBATKAN, TITIK KEDUA MASIH BERMASALAH, BETON SUDAH RETAK! LALU DI MANA KETEGASAN PENGAWASAN PROYEK?
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap kinerja pengawasan Disperkimtan Kabupaten Bekasi. Apakah pengendalian mutu benar-benar dilakukan selama pekerjaan berlangsung, atau pengawasan hanya sebatas formalitas administrasi?
Ketua DPD LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, melontarkan kritik keras dan mendesak Disperkimtan Kabupaten Bekasi segera mengambil tindakan tegas terhadap pekerjaan yang dilaksanakan CV PRABU TANU.
Menurut Indra, jangan sampai pemerintah justru lebih sibuk mengurus kelengkapan dokumen pencairan daripada memastikan kualitas beton yang dibangun menggunakan uang negara.
"Jangan sampai pemerintah hanya berani menagih laporan administrasi, tetapi tidak berani mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaan di lapangan. Kalau spesifikasi kontrak mensyaratkan 15 sentimeter, ya harus 15 sentimeter. Bukan kurang, bukan kira-kira, apalagi hanya bagus di atas kertas!" tegas Indra.
Ia secara khusus meminta Disperkimtan menjadikan hasil pengujian Core Drill pada kedua titik sebagai dasar evaluasi teknis dan perhitungan pembayaran pekerjaan.
"Kalau hasil pemeriksaan membuktikan ketebalan beton tidak sesuai, pembayaran harus dikoreksi berdasarkan volume dan pekerjaan yang benar-benar memenuhi ketentuan kontrak. Jangan membayar penuh pekerjaan yang belum terbukti memenuhi spesifikasi. Jangan sampai uang rakyat keluar 100 persen, tetapi kualitas yang diterima masyarakat tidak 100 persen!" kecamnya.
JANGAN SAMPAI NEGARA RUGI, KONTRAKTOR UNTUNG, MASYARAKAT KEBAGIAN JALAN RETAK!
Indra juga mempertanyakan tanggung jawab pengawasan teknis. Sebab, ketebalan beton bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba setelah proyek selesai. Ada tahapan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian mutu, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan yang semestinya dijalankan secara profesional.
Jika ketidaksesuaian itu terbukti, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah penyedia jasa, pengawas pekerjaan, PPK, atau pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengendalian dan penerimaan hasil pekerjaan?
"Jangan hanya kontraktor yang menikmati keuntungan, tetapi ketika hasil pekerjaan dipersoalkan, semua pihak seolah-olah tidak tahu. Kami meminta pertanggungjawaban yang jelas. Siapa mengawasi, siapa memeriksa, siapa menerima hasil pekerjaan, dan siapa yang menyetujui pembayaran? Semua harus terang benderang!" ujar Indra.
Tak hanya itu, ia mendesak Disperkimtan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap CV PRABU TANU. Jika ditemukan pelanggaran kontrak, perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi sesuai peraturan. Termasuk mempertimbangkan sanksi daftar hitam (blacklist) apabila unsur pelanggaran dan persyaratan hukumnya terpenuhi.
"Jangan biarkan penyedia jasa menganggap remeh spesifikasi teknis. Kalau terbukti melanggar, jangan cuma diberi teguran basa-basi. Terapkan konsekuensi sesuai aturan. Pemerintah harus menunjukkan bahwa uang rakyat tidak bisa diperlakukan sesuka hati oleh kontraktor!" tegasnya.
DISPERKIMTAN HARUS BUKA MATA, BUKA DOKUMEN, DAN BUKA PERTANGGUNGJAWABAN!
Indra meminta Disperkimtan Kabupaten Bekasi membuka hasil pengujian Core Drill awal dan banding, berita acara pemeriksaan, spesifikasi kontrak, hasil evaluasi teknis, serta dasar perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan.
Menurutnya, transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja benar. Justru keterbukaan menjadi bukti bahwa pengelolaan uang negara dilakukan secara bertanggung jawab.
Persoalan ini juga harus menjadi perhatian aparat pengawasan internal pemerintah. Apabila ditemukan indikasi kerugian negara atau dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang cukup, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kini, Disperkimtan Kabupaten Bekasi tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif. Publik membutuhkan tindakan nyata, bukan janji, bukan alasan, dan bukan sekadar pembelaan administratif.
JANGAN SAMPAI PROYEK SELESAI, ANGGARAN CAIR, TETAPI MUTU PEKERJAAN MENJADI TANGGUNGAN MASYARAKAT!
Uang pembangunan berasal dari rakyat. Maka rakyat berhak mendapatkan jalan yang berkualitas sesuai spesifikasi, bukan jalan yang baru selesai tetapi sudah memperlihatkan keretakan dan menyisakan tanda tanya terhadap ketebalan betonnya.
Disperkimtan harus menjawab persoalan ini secara terbuka. CV PRABU TANU juga harus memberikan klarifikasi atas hasil pengujian yang dipersoalkan.
JANGAN BIARKAN SPESIFIKASI HANYA MENJADI PAJANGAN DALAM KONTRAK, SEMENTARA REALISASI DI LAPANGAN DIDUGA BERBEDA!
(Adi)



