Iklan

CENTER POINT MAKIN KUMUH, BANTARAN KALI DIDUGA JADI LADANG BISNIS LAPAK! WALI KOTA BEKASI MAU TUTUP MATA SAMPAI KAPAN?

Senin, 16 November 2026, November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T09:00:46Z

 


BEKASI. Suara Inovatif. Com

 Ada apa dengan penataan kawasan kuliner center point Kota Bekasi? Kawasan yang dahulu dibanggakan sebagai pusat kuliner yang indah dan tertata, kini justru menuai sorotan tajam masyarakat. Alih-alih menjadi ikon wisata kuliner, kondisinya dikeluhkan semakin semrawut, kumuh, tidak teratur, bahkan memunculkan persoalan serius terkait lingkungan, keselamatan, dan ketertiban umum.


Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam penataan dan pengelolaan kawasan tersebut.


Seorang warga Kota Bekasi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, kondisi center point  saat pertama kali dibuka sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang.


"Dulu kawasan ini sangat indah. Tenda pedagang seragam dan penataannya bagus sesuai kesepakatan. Sekarang semakin semrawut. Kalau pemerintah tidak mampu mengendalikan penataan, untuk apa dahulu dibangun dengan konsep yang begitu bagus?" cetusnya.


WALI KOTA JANGAN HANYA MELIHAT LAPORAN BAWAHAN, TURUN DAN LIHAT SENDIRI KONDISINYA!


Persoalan center point  bukan sekadar masalah keindahan kawasan. Lokasinya berada di bibir bantaran Kali Rawa Tembaga atau kawasan Pintu Air. Warga mengingatkan bahwa bagian turap di kawasan tersebut pernah mengalami longsor.


Ini bukan persoalan sepele. Ketika sebuah kawasan perdagangan berada di dekat infrastruktur bantaran kali yang pernah mengalami longsor, keselamatan pengunjung, pedagang, dan masyarakat sekitar semestinya menjadi prioritas utama.


Warga juga menyoroti dugaan pembuangan air limbah dan sampah dari aktivitas perdagangan yang perlu diperiksa secara serius.


Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi turap? Apakah aktivitas perdagangan sudah dievaluasi dari aspek keamanan dan ketentuan pemanfaatan sempadan sungai? Apakah pengelolaan limbah dan sampah benar-benar diawasi?


Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencari kambing hitam ketika bencana kembali terjadi. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan mempertahankan aktivitas perdagangan.


DINAS PARIWISATA HARUS BUKA-BUKAAN! ADA APA DENGAN SK DAN PENGELOLAAN LAPAK?

Sorotan semakin tajam mengarah kepada Dinas Pariwisata Kota Bekasi terkait penerbitan SK penataan maupun pengelolaan kawasan center point.


Warga meminta Wali Kota Bekasi segera mengevaluasi SK tersebut dan memeriksa seluruh mekanisme pengelolaan lapak pedagang.


Bahkan, muncul dugaan dari warga mengenai adanya praktik penjualan lapak serta kemungkinan keterlibatan oknum dalam pengelolaannya.


Dugaan ini tidak boleh dibiarkan menjadi isu liar. Pemerintah harus menjawab secara terbuka: apakah lapak diperjualbelikan? Siapa yang menetapkan harga? Siapa yang menerima pembayaran? Apa dasar hukum pemungutan uang tersebut? Apakah seluruh penerimaan memiliki bukti administrasi dan masuk ke kas daerah apabila merupakan pungutan resmi?


Jika memang tidak ada praktik penjualan lapak, buktikan dengan dokumen dan transparansi. Namun, apabila ditemukan transaksi ilegal, penyalahgunaan kewenangan, atau aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Inspektorat dan aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai hukum.


Jangan sampai ruang publik yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat justru menjadi ruang transaksi yang tidak jelas pertanggungjawabannya.


BANTARAN KALI BUKAN TANAH PRIBADI, PARKIR SEMRAWUT JANGAN TERUS DIBIARKAN!

Persoalan lainnya adalah parkir kendaraan yang dikeluhkan tidak tertata dan kerap menyebabkan kemacetan. Aktivitas perdagangan yang tidak diimbangi pengaturan parkir dan pengawasan lingkungan justru membebani masyarakat pengguna jalan.


Pemerintah jangan hanya menghitung keramaian pengunjung atau banyaknya pedagang. Ukur juga dampaknya terhadap lingkungan, keselamatan, kebersihan, dan hak masyarakat untuk menikmati fasilitas umum.


Kalau kawasan kuliner justru menimbulkan kemacetan, sampah, persoalan limbah, dan ancaman terhadap keamanan bantaran kali, lalu di mana letak keberhasilan penataannya?


GUBERNUR DEDI MULYADI DIMINTA TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT!

Warga berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung meninjau kawasan center point dan bantaran Kali Rawa Tembaga.


Evaluasi lintas instansi diperlukan agar jelas siapa yang berwenang mengatur penggunaan kawasan, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan turap, dan bagaimana aktivitas perdagangan seharusnya dijalankan.


Jangan sampai masing-masing dinas saling melempar tanggung jawab ketika masyarakat meminta penjelasan.


KALAU TIDAK MAMPU MENATA, LALU SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Kini Wali Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata tidak cukup hanya memberikan jawaban normatif. Publik membutuhkan tindakan nyata dan bukti administrasi yang bisa diperiksa.


Evaluasi SK, audit mekanisme pengelolaan lapak, pemeriksaan dugaan transaksi, penertiban parkir, pengawasan limbah, serta pemeriksaan teknis kondisi turap harus menjadi agenda serius.


Jangan sampai pemerintah hanya bersemangat ketika membangun dan meresmikan sebuah kawasan, tetapi kehilangan tanggung jawab ketika kawasan itu mulai bermasalah.


KOTA BEKASI BUKAN MILIK SEGELINTIR PENGELOLA. BANTARAN KALI BUKAN KOMODITAS BEBAS. DAN JABATAN PUBLIK BUKAN TAMENG UNTUK MENGHINDARI PERTANGGUNGJAWABAN!


Masyarakat berhak mengetahui ke mana arah pengelolaan center point,  siapa yang menikmati manfaat ekonominya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan lingkungan maupun persoalan keselamatan.


Wali Kota Bekasi harus menjawab. Dinas Pariwisata harus membuka dokumen. Instansi teknis harus menjelaskan kondisi turap. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum.


Jangan tunggu masyarakat menjadi korban, jangan tunggu bantaran kembali longsor, dan jangan tunggu persoalan lapak berubah menjadi perkara hukum baru pemerintah sibuk bertindak. (Ronald)



Komentar

Tampilkan

  • CENTER POINT MAKIN KUMUH, BANTARAN KALI DIDUGA JADI LADANG BISNIS LAPAK! WALI KOTA BEKASI MAU TUTUP MATA SAMPAI KAPAN?
  • 0

Terkini