KOTA BEKASI.
Proyek pembangunan GOR Terpadu Kota Bekasi senilai fantastis Rp122 miliar yang dikerjakan PT Bona Jati Mutiara kini menghadapi sorotan serius. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama tim ahli mengungkap sejumlah persoalan serius pada kualitas struktur beton bangunan yang mengarah pada indikasi kegagalan konstruksi.
Temuan tersebut bukan persoalan sepele. Pasalnya, proyek yang menggunakan uang rakyat dari hasil pajak itu justru diduga menghasilkan bangunan yang tidak memenuhi sejumlah persyaratan teknis sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi pekerjaan.
Ketua DPC LSM Forkorindo Kota Bekasi, Herman Sugianto, mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Metro Bekasi Kota, agar tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.
Menurut Herman, temuan audit ini harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Bekasi, terutama Wali Kota Tri Adhianto, Disperkimtan, Inspektorat, serta pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat ataupun kontraktor. Anggaran Rp122 miliar bukan angka kecil. Rakyat berhak mendapatkan bangunan yang berkualitas, aman, dan bisa dimanfaatkan. Kalau hasil pemeriksaan BPK menunjukkan struktur beton tidak memenuhi spesifikasi, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai uang rakyat sudah dihabiskan, tetapi masyarakat justru mendapatkan bangunan yang bermasalah," tegas Herman.
Lima Temuan Serius, Kualitas Struktur GOR Dipertanyakan
Berdasarkan uraian hasil pemeriksaan BPK yang menjadi sorotan, terdapat sejumlah ketidaksesuaian pada pekerjaan struktur beton GOR Terpadu.
Pertama, tekanan beton jauh di bawah spesifikasi.
Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa kuat tekan beton pada lantai 2 hingga lantai 5 hanya mencapai 12 MPa, sedangkan spesifikasi yang dipersyaratkan sebesar 29 MPa.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kemampuan struktur bangunan dalam menahan beban serta memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi, termasuk ketahanan terhadap gempa.
Kedua, mutu beton kolom, balok, dan pelat lantai sangat memprihatinkan.
Mutu beton yang dipersyaratkan adalah K-350. Namun, hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan menunjukkan:
Kolom hanya K-131.
Balok hanya K-173.
Pelat lantai hanya K-188.
Jika angka tersebut sesuai dengan hasil pengujian resmi, ketidaksesuaian itu merupakan persoalan teknis serius yang tidak boleh diselesaikan hanya dengan alasan administratif.
Ketiga, ketebalan pelat lantai tidak sesuai.
Spesifikasi ketebalan pelat lantai beton ditetapkan 13 cm. Namun, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan ketebalan hanya 11 cm.
Dua sentimeter mungkin terdengar kecil bagi orang awam. Namun, dalam pekerjaan struktur bangunan, ketebalan elemen beton berkaitan dengan perhitungan kekuatan dan keselamatan konstruksi.
Keempat, kekuatan tulangan baja dipertanyakan.
Hasil uji kekerasan tulangan baja beton disebut mencapai 488 MPa, sedangkan angka pembanding yang dipersyaratkan dalam uraian pemeriksaan adalah 525 MPa untuk BJTS40.
Ketidaksesuaian ini harus dijelaskan oleh penyedia, konsultan pengawas, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab.
Kelima, GOR berpotensi tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Persoalan paling mengkhawatirkan adalah potensi GOR Terpadu tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Jika benar demikian, masyarakat patut bertanya: untuk apa anggaran Rp122 miliar digelontorkan apabila hasil pembangunan justru menyisakan persoalan keselamatan dan fungsi bangunan?
Herman: Jangan Hanya Berani Meresmikan, Tetapi Harus Berani Mempertanggungjawabkan!
Herman menilai Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak boleh hanya hadir ketika proyek diresmikan atau menampilkan keberhasilan pembangunan di hadapan publik. Ketika muncul temuan audit yang menyangkut keselamatan bangunan dan penggunaan uang rakyat, kepala daerah harus menunjukkan tanggung jawab melalui langkah konkret.
"Jangan hanya bangga dengan pembangunan yang terlihat megah dari luar. Yang paling penting adalah kualitas dan keselamatan bangunan. Kalau struktur beton saja diduga tidak memenuhi spesifikasi, ini persoalan serius. Wali Kota harus turun tangan, jangan sampai terkesan tutup mata terhadap persoalan yang menyangkut uang rakyat dan keselamatan masyarakat," ujar Herman.
Ia juga mempertanyakan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperkimtan, konsultan pengawas, serta PT Bona Jati Mutiara selaku pelaksana pekerjaan.
Menurutnya, seluruh pihak harus diperiksa berdasarkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
"PPK itu bukan sekadar tanda tangan dokumen dan menyetujui pembayaran. Harus jelas bagaimana pengendalian kontrak dilakukan, bagaimana mutu beton diperiksa, siapa yang menerima pekerjaan, dan atas dasar apa pembayaran dilakukan apabila hasil pekerjaan ternyata tidak sesuai spesifikasi," tandasnya.
Kejari dan Polres Metro Bekasi Kota Jangan Menunggu Rakyat Berteriak!
Herman secara khusus meminta Kejaksaan Negeri dan Polres Metro Bekasi Kota segera melakukan telaah dan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
Ia meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi menelusuri seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pengujian mutu material, berita acara serah terima, hingga pencairan anggaran.
"Jangan sampai ada kesan pembiaran. Kalau sudah ada hasil pemeriksaan BPK yang mengungkap persoalan serius, mengapa tidak segera ditindaklanjuti? Periksa semua pihak yang terkait, mulai dari pejabat pengguna anggaran, KPA, PPK, konsultan pengawas sampai kontraktornya. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum yang berlaku," tegas Herman.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, apabila memang ditemukan, tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana jika unsur tindak pidana korupsi terbukti.
Sanksi Apa untuk Kontraktor dan Pejabat yang Bertanggung Jawab?
Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, mengatur sanksi terhadap penyedia yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan kegagalan bangunan.
Sanksi dapat berupa ganti kerugian, denda, pencairan jaminan, hingga sanksi daftar hitam sesuai persyaratan dan hasil pemeriksaan.
Sementara itu, PPK dan pejabat terkait juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai, melanggar ketentuan, atau menyalahgunakan kewenangannya.
Herman menegaskan, persoalan GOR Terpadu tidak boleh berakhir hanya dengan rekomendasi administratif tanpa kejelasan tindak lanjut.
"Jangan sampai kontraktor sudah menikmati pembayaran, sementara rakyat hanya menerima bangunan yang dipertanyakan kualitas dan keselamatannya. Jangan pula pejabat berlindung di balik jabatan ketika tanggung jawab harus dijelaskan. Uang Rp122 miliar itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka," pungkasnya.
Kini publik menunggu keberanian Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil langkah nyata. Publik juga menunggu respons Disperkimtan, Inspektorat, Kejari, dan Polres Metro Bekasi Kota.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar soal beton, besi, atau ketebalan lantai. Ini menyangkut integritas pengelolaan anggaran, tanggung jawab pejabat publik, dan keselamatan masyarakat.
Jangan sampai GOR-nya berdiri megah, tetapi pertanggungjawabannya justru runtuh! (Ronald Manurung)



