Bekasi Timur.Suara Inovatif. Com
Proyek pembangunan Jalan SS Rawa Baru senilai Rp9,3 miliar menuai sorotan keras. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan kuat terjadinya kegagalan konstruksi sejak tahap awal, yang berpotensi merugikan keuangan daerah sekaligus membahayakan pengguna jalan.
Pemerhati konstruksi, Ir. Mangiring Nadeak, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran serius terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi teknis. Ia menyebut, pekerjaan dasar jalan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya.
“Tanah rawa yang seharusnya dikupas dan dibuang, justru langsung ditimbun batu kapur. Lumpur tidak dikeluarkan dari lokasi, padahal dalam RAB jelas ada item pembuangan hingga 10 kilometer,” ujarnya.
Menurut kaidah teknik sipil, tanah berlumpur harus diganti material yang memiliki daya dukung memadai untuk memastikan stabilitas konstruksi. Jika prosedur ini diabaikan, risiko penurunan tanah (settlement) dan amblasnya badan jalan menjadi sangat tinggi.
Tak hanya itu, temuan pada saluran U-ditch juga memperkuat dugaan pekerjaan tidak sesuai standar. Pada beberapa titik, ditemukan rongga signifikan yang seharusnya dibongkar total. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.
“U-ditch rusak tidak dibongkar, hanya ditutup batu dan acian. Ini bukan perbaikan struktural, hanya penutup permukaan. Secara teknis, fungsi drainase tetap terganggu,” tegas Mangiring.
Kondisi ini dinilai berisiko karena air masih dapat masuk ke struktur tanah dasar, mempercepat kerusakan, serta memicu retak dan ambles pada jalan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai temuan tersebut. Minimnya respons dari pihak berwenang memicu kekecewaan publik.
Warga sekitar mendesak Wali Kota Bekasi untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak. Mereka menilai, dengan latar belakang teknis yang dimiliki, kepala daerah seharusnya mampu menilai kondisi proyek secara objektif.
“Ini bukan proyek kecil. Nilainya miliaran dari uang rakyat. Kalau memang bermasalah, harus segera dibongkar dan diperbaiki, bukan dibiarkan,” ujar seorang warga.
Sejumlah dugaan pelanggaran yang mencuat antara lain:
Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan RAB, khususnya pada item pembuangan tanah lumpur;
Indikasi kegagalan konstruksi akibat tidak dilakukan perbaikan tanah dasar;
Penanganan kerusakan struktur yang tidak sesuai standar teknis.
Proyek ini dibiayai dari APBD 2026 dengan nilai Rp9.311.774.623. Jika dugaan tersebut terbukti, potensi kerugian negara serta kegagalan bangunan menjadi ancaman nyata.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Pemerintah Kota Bekasi. Transparansi, evaluasi teknis, dan tindakan tegas dinilai menjadi kunci untuk memastikan proyek infrastruktur tidak berubah menjadi beban jangka panjang bagi masyarakat. (Ronald Manurung)
