BEKASI. Suara Inovatif. Com
Amarah warga RW 15 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, sudah tak bisa lagi dibendung. Buruknya pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi bukan sekadar keluhan harian, melainkan sudah berubah menjadi tuntutan keras: Copot Kepala DLH dari jabatannya! Warga menilai instansi itu gagal total menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayan publik, sementara uang rakyat terus mengalir deras tapi hasilnya nol besar.
Ada ironi tajam yang menyakitkan hati: setiap tahun, Pemerintah Kota Bekasi disebut rutin menggelontorkan anggaran pengadaan truk sampah dan bak kontainer, serta biaya pemeliharaan, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tapi apa yang terlihat di lapangan? Armada pengangkut justru tampak seperti rongsokan berjalan — rusak parah, bocor di sana-sini, dan sama sekali tak layak beroperasi.
“Kalau tiap tahun ada uang miliaran buat beli dan servis truk, kenapa kondisi di jalan begini rupa? Anggaran masuk, tapi armada tetap hancur lebur. Uangnya lari ke mana?” sergah salah satu warga yang enggan disebut namanya, penuh emosi.
Pelayanan yang diberikan pun disebut sangat memalukan, seolah DLH dan petugasnya sedang memilah sampah bukan demi kebersihan, tapi demi keuntungan sendiri. Warga mengaku pengangkutan dilakukan secara asal-asalan: sampah rumah tangga ditarik sembarangan, banyak yang tertinggal berserakan di pinggir jalan hingga menimbulkan bau busuk yang menusuk hidung dan mengancam kesehatan warga. Lebih pedas lagi, sampah berupa ranting, kayu, atau barang tak bernilai kerap ditinggalkan begitu saja. Sebaliknya, sampah yang punya nilai jual langsung disambar petugas.
“Jelas terlihat ada niat tidak baik! Yang nggak bisa dijual ditinggalkan membusuk, yang ada harganya langsung dibawa kabur. Ini pelayanan atau cari untung pribadi di atas penderitaan warga?” ucap warga itu dengan nada geram.
Padahal, warga bukan tidak membayar. Di tingkat lingkungan, setiap RT rutin menyetor iuran sampah senilai Rp500.000 setiap bulannya ke pengurus RW. Uang itu dikumpulkan demi kebersihan bersama, tapi kenyataannya warga tetap harus hidup berdampingan dengan tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut. Bak truk yang rusak dan terbuka pun membuat sampah berjatuhan di sepanjang jalan saat diangkut, menyebarkan kotoran ke sana ke mari.
Sorotan tajam dan pertanyaan keras juga datang dari Ketua LSM KAMPAK RI, Indra Pardede. Ia menuding ada yang janggal dan penuh tanya dari pengelolaan anggaran pemeliharaan armada yang bernilai miliaran rupiah itu setiap tahunnya.
“Ke mana saja uang pemeliharaan truk itu habis? Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya buat perbaikan pelayanan, malah masuk ke kantong pribadi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Ini indikasi kuat penyalahgunaan anggaran!” tegas Indra dengan nada tinggi.
Ia mendesak Inspektorat Kota Bekasi segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, bedah setiap lembar laporan keuangan DLH, telusuri aliran dana mulai dari anggaran pusat hingga uang iuran sampah yang dikumpulkan di tingkat warga. Tak boleh ada satu rupiah pun yang lepas dari pantauan.
Indra juga tak memberi ampun kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono. Ia menuntut wali kota tak cuma duduk manis di kantor, tapi harus turun langsung ke lapangan, lihat sendiri tumpukan sampah dan armada rongsokan yang dipamerkan DLH itu.
“ASN sudah diangkat lewat Surat Keputusan, digaji pakai uang rakyat, tapi tidak mampu melayani? Harus dievaluasi habis-habisan dan diberi sanksi berat! Jangan sampai rakyat terus jadi korban ketidakbecaran dan kelalaian birokrasi. Jabatan itu amanah, bukan hak istimewa untuk bersantai!” tandas Indra menggelegar.
Persoalan sampah di Cimuning kini menjadi cermin buram wajah pelayanan publik Kota Bekasi. Di satu sisi, uang rakyat terus dipungut dan anggaran miliaran terus dikucurkan. Di sisi lain, warga harus menahan bau busuk, melihat lingkungan kotor, dan dipalak pelayanan yang sama sekali tak layak. Ini bukan sekadar masalah sampah, tapi masalah tanggung jawab, transparansi, dan rasa malu pejabat yang dilupakan. (Yuda /Ronald)
