Kabupaten Bekasi. Suara Inovatif. Com
Aroma dugaan ketidakberesan pengelolaan Dana BOS Reguler dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di SMK Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, semakin menyengat. Publik, orang tua siswa, aktivis, hingga lembaga sosial kontrol mulai mempertanyakan ke mana miliaran rupiah uang negara mengalir, sementara pihak sekolah dinilai justru memilih bungkam dan “lempar bola panas”.
Sorotan tajam itu mencuat setelah Tim Aliansi melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SMKN 1 Babelan terkait penyerapan Dana BOS Reguler Tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp1.665.180.000.
Namun bukannya membuka data penggunaan anggaran secara transparan, pihak sekolah melalui surat jawaban Nomor: 238/TU.01.02/SMKN2Babelan tertanggal 22 Mei 2026 yang ditandatangani Kepala Sekolah Ratnawati, ST., M.Pd., justru dinilai menghindar dari substansi pertanyaan.
Ketua Tim Aliansi, Timbul Sinaga, SE, menegaskan bahwa pihaknya bukan mempertanyakan legalitas audit, melainkan meminta penjelasan rinci terkait penyerapan anggaran yang menggunakan uang rakyat.
“Kami bertanya penggunaan dana, bukan meminta ceramah soal audit. Jawaban kepala sekolah terkesan mutar-mutar dan tidak menyentuh inti persoalan. Ini justru memunculkan dugaan ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi,” tegas Timbul.
Ironisnya, di tengah besarnya dana BOS yang sudah terserap, SMKN 1 Babelan juga diketahui menerima dana BOPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.
Mengacu pada Pergub Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021, besaran BOPD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya. Dengan jumlah siswa sebanyak 1.040 orang berdasarkan data Dapodik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, maka estimasi dana BOPD yang diterima sekolah mencapai Rp1.976.000.000.
Artinya, total dana pendidikan yang mengalir ke SMKN 1 Babelan dari BOS Reguler dan BOPD diduga menembus angka miliaran rupiah dalam satu tahun anggaran.
Namun publik justru dibuat heran ketika melihat adanya dugaan tumpang tindih penggunaan anggaran pada sejumlah item kegiatan sekolah.
Ketua DPD LSM Kampak-RI, Indra Pardede, menyoroti anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang disebut telah terserap sebesar Rp464.434.000. Padahal, pada waktu yang bersamaan sekolah juga sedang mendapatkan proyek pembangunan enam ruang kelas baru melalui program Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana dengan total pagu Rp2.150.308.363 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
“Ini logikanya di mana? Bangunan sedang dikerjakan menggunakan dana pemerintah daerah, tapi anggaran pemeliharaan sarpras juga terserap hampir setengah miliar. Publik pantas curiga ada dugaan pemborosan atau tumpang tindih anggaran,” cetus Indra dengan nada keras.
Menurutnya, sikap tertutup pihak sekolah justru semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan sekolah.
“Kalau memang bersih, kenapa harus takut buka data? Dana BOS dan BOPD itu uang negara, bukan uang pribadi. Kepala sekolah wajib transparan kepada publik,” sambungnya.
Tak hanya itu, Indra juga meminta Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hingga Inspektorat segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana di SMKN 1 Babelan.
Pihaknya bahkan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Kami tidak ingin dunia pendidikan dijadikan ladang bancakan anggaran. Jika ada dugaan permainan dalam penyerapan dana BOS maupun BOPD, maka harus dibongkar seterang-terangnya,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN 1 Babelan belum memberikan penjelasan rinci mengenai rincian penggunaan dana BOS Reguler maupun BOPD yang dipertanyakan masyarakat dan aktivis sosial kontrol. ( Yuda. M. Siagian)
