BENGKALIS. Suara Inovatif. Com
Persoalan banjir yang terus menghantui masyarakat Desa Muara Dua dan Desa Bandar Jaya, Kabupaten Bengkalis, kembali menjadi sorotan. Ketua Bidang Investigasi DPD LSM Forkorimdo Provinsi Riau, Syahnurdin, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dinilai lamban menangani persoalan yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan serta keterangan warga yang dihimpun awak media, ditemukan adanya tanggul yang diduga dibangun oleh PT Triple S di kawasan Sungai Air Masuk, salah satu anak Sungai Siak Kecil. Keberadaan tanggul tersebut diduga menghambat aliran air sehingga saat musim hujan luapan air menggenangi permukiman warga, sementara kawasan perusahaan disebut lebih terlindungi.
"Kalau benar tanggul itu dibangun untuk melindungi perusahaan tetapi justru mengorbankan masyarakat, maka negara tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat, bukan membiarkan dugaan kerugian masyarakat terus berlangsung," tegas Syahnurdin.
Ia menyebut terdapat tiga anak sungai yang menurut keterangan warga diduga telah ditanggul, yakni Sungai Air Masuk, Sungai Mata Ekor, dan Sungai Pasung Kecil. Menurut pengakuan warga yang diwawancarai Forkorimdo, tanggul tersebut bahkan pernah dibongkar secara manual ketika banjir melanda karena dianggap menghambat aliran air.
"Pada malam hari warga membobol tanggul karena tidak sanggup lagi menahan banjir. Namun keesokan harinya alat berat kembali datang untuk menimbun tanggul tersebut. Itu merupakan keterangan langsung dari warga yang kami temui di lapangan," ungkap Syahnurdin.
Forkorimdo menilai apabila keterangan warga tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar banjir musiman, melainkan menyangkut dugaan perubahan aliran air yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis dinilai tidak boleh hanya menjadi penonton.
"Kami mempertanyakan di mana fungsi pengawasan pemerintah. Mengapa keluhan masyarakat seolah tidak memperoleh respons serius? Bila memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan yang terbuka, independen, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," ujarnya.
Syahnurdin juga mendesak Bupati Bengkalis untuk turun langsung ke lokasi dan tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari bawahannya.
"Jangan hanya menerima laporan di atas meja. Datanglah ke lapangan, lihat sendiri kondisi masyarakat yang setiap musim hujan dihantui banjir. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji atau laporan yang berakhir di atas kertas," katanya.
Forkorimdo Riau mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis, instansi teknis terkait, serta aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penutupan tiga anak sungai tersebut. Pemeriksaan juga diminta mencakup legalitas pembangunan tanggul, analisis dampak lingkungan, serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya air.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan, Forkorimdo meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap persoalan yang mereka hadapi. Keselamatan warga, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas tata kelola sumber daya air yang baik harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi maupun kepentingan pihak mana pun. (Red)
