Jakarta.Suara Inovatif.Com
Keberadaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di wilayah Provinsi DKI Jakarta menuai sorotan. Sejumlah warga menduga banyak LMK tidak memahami tugas dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Kondisi ini dinilai memicu polemik dan menurunkan efektivitas peran lembaga tersebut di tingkat kelurahan.
LMK merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di setiap kelurahan di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Secara normatif, LMK memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi warga dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Namun di lapangan, sejumlah warga menilai fungsi tersebut belum berjalan optimal. “Kami jarang melihat LMK menjadi forum terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan banyak warga tidak mengetahui siapa saja pengurusnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Jakarta Timur, Jumat (21/2).
Fungsi Strategis yang Dipertanyakan
Berdasarkan regulasi, LMK memiliki sejumlah fungsi utama. Pertama, menjadi forum aspirasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta usulan pembangunan kepada lurah. Kedua, mendorong partisipasi dan pemberdayaan warga dalam program pembangunan.
Selain itu, LMK juga bertugas menggali potensi masyarakat, menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah daerah, hingga membantu penyelesaian persoalan sosial di lingkungan kelurahan. LMK bahkan diwajibkan menyusun rencana kerja tahunan dan tata tertib organisasi sebagai pedoman kegiatan.
Jika fungsi-fungsi tersebut tidak dijalankan, warga menilai keberadaan LMK hanya bersifat administratif tanpa kontribusi nyata. “Kalau tidak aktif menyerap aspirasi atau menyosialisasikan program, lalu apa bedanya dengan lembaga formal lain?” kata warga lainnya.
Mitra Lurah, Bukan Lembaga Eksekutif
Secara struktur, LMK bukan lembaga pemerintahan formal seperti lurah atau camat. LMK berfungsi sebagai mitra konsultatif dan koordinatif bagi pemerintah kelurahan. Posisi ini seharusnya menjadikan LMK sebagai jembatan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah.
Pengamat tata kelola pemerintahan lokal menilai, lemahnya pemahaman terhadap tupoksi dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak tersalurkannya aspirasi warga secara efektif. “Perlu evaluasi dan pembinaan berkala agar anggota LMK memahami peran kelembagaannya,” ujarnya.
Perlu Evaluasi dan Penguatan Kapasitas
Sejumlah pihak mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja LMK di DKI Jakarta. Sosialisasi ulang terkait tugas dan fungsi, pelatihan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan dari pemerintah kota/kabupaten administrasi dinilai penting untuk memastikan LMK berjalan sesuai mandat Perda.
Tanpa penguatan tersebut, kekhawatiran warga bahwa LMK hanya menjadi simbol partisipasi tanpa implementasi nyata bisa semakin menguat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan kurang optimalnya kinerja sejumlah LMK di wilayah DKI Jakarta. (Red)
