Karimun. Suara Inovatif. Com
Panas terik siang hari tak cukup kuat membungkam suara kritis mahasiswa asal Kabupaten Karimun. Sekitar pukul 14.30 WIB, sekelompok mahasiswa yang menempuh pendidikan di Pekanbaru dan Tanjungpinang mendatangi halaman Kantor Bupati Karimun, membawa satu pesan tegas: evaluasi kebijakan daerah yang dinilai tak lagi berpihak pada rakyat.
Dengan hanya satu spanduk bertuliskan “Evaluasi Kebijakan Kabupaten Karimun”, aksi itu justru terasa lebih “tajam” daripada jumlah atribut yang dibawa. Orasi demi orasi dilontarkan secara bergantian, menyasar langsung kinerja pemerintah daerah yang dianggap belum maksimal menjawab kebutuhan masyarakat.
Koordinator aksi, Okta Alamsyah, tak berbasa-basi. Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan.
“Kami datang bukan untuk seremoni. Kami minta evaluasi nyata terhadap kebijakan yang dirasakan kurang efektif bagi masyarakat Karimun,” tegasnya.
Lima Tuntutan, Satu Pesan: Perubahan Nyata
Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam APMKK menyodorkan lima tuntutan utama:
Reformasi tata kelola beasiswa daerah
Audit lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
Reformasi pelayanan kesehatan
Perlindungan dan penyerapan tenaga kerja lokal
Pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah
Lima poin ini bukan sekadar daftar keinginan—melainkan potret masalah klasik yang dinilai tak kunjung tuntas.
Dialog yang “Dipaksa Turun ke Jalan”
Pemerintah daerah sempat menawarkan dialog formal di ruang rapat Cempaka Putih. Namun mahasiswa menolak. Bagi mereka, ruang ber-AC bukan tempat yang tepat untuk membahas realitas panas di lapangan.
Akhirnya, Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, turun langsung ke depan pintu utama kantor bupati—duduk sejajar di lantai bersama mahasiswa. Sebuah gestur yang tampak sederhana, namun sarat makna politis.
Didampingi Sekda Junaidi dan sejumlah pejabat lainnya, Rocky mencoba meredam tensi.
“Kami tidak anti kritik. Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak, silakan sampaikan dengan data. Tapi niatnya harus untuk membangun, bukan mencari kesalahan,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar normatif—retorika yang kerap muncul setiap kali kritik publik menguat. Namun di sisi lain, mahasiswa justru datang membawa keresahan yang mereka anggap berbasis realitas, bukan sekadar asumsi.
Perwakilan mahasiswa, Raja Pradigjaya, kembali menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan tanpa dasar. Mereka meminta pemerintah tak hanya mendengar, tetapi juga bertindak.
Aksi yang berlangsung panas itu akhirnya ditutup dengan foto bersama—sebuah penutup yang kontras dengan isi tuntutan yang masih “menggantung”.
Aksi ini sekali lagi menegaskan satu hal: ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mahasiswa, masih sering terjadi karena tekanan, bukan kesadaran.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pemerintah mau mendengar, tetapi apakah berani berubah.
Karena dalam banyak kasus, kritik seringkali diterima dengan senyuman namun dilupakan dalam pelaksanaan (Rahotan)
