JAKARTA. Suara Inovatif Com
Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah statusnya sebagai perusahaan monopoli penyedia listrik nasional, beban utang justru membengkak sementara laba mengalami penurunan signifikan—memantik kritik keras dari berbagai pihak.
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Dra. Kasihhati, secara terbuka menyentil kondisi tersebut. Ia membeberkan bahwa total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, melonjak dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya.
“Dalam satu tahun, utang bertambah Rp56,2 triliun. Artinya sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Ini angka yang sulit diterima akal sehat,” tegasnya dalam wawancara di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini menjadi ironi besar. Perusahaan dengan hak monopoli justru menunjukkan penurunan performa.
“PLN bukan perusahaan kecil. Dengan posisi strategis seperti itu, penurunan laba dan lonjakan utang ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam tata kelola,” tambahnya tajam.
Data yang disampaikan menunjukkan laba PLN turun dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024—penurunan sekitar Rp4,3 triliun. Bagi Kasihhati, ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal keras adanya persoalan efisiensi dan manajemen internal.
Lebih jauh, pada 2026 muncul temuan indikatif terkait dugaan ketidaksesuaian pencatatan laporan keuangan senilai Rp20,9 triliun. Meski masih bersifat awal, temuan ini dinilai cukup serius dan perlu ditindaklanjuti melalui audit investigatif oleh otoritas berwenang.
Kasihhati pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam.
“Sudah waktunya pemerintah turun tangan. Jangan biarkan rakyat menanggung akibat dari manajemen yang gagal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kinerja kementerian terkait yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, bahkan menyerukan evaluasi hingga pencopotan pejabat yang dianggap tidak kompeten.
“Jika PLN tidak mampu mengantisipasi dan malah merugikan masyarakat, jangan rakyat yang disalahkan. Masyarakat sudah taat membayar listrik,” ujarnya.
Tak hanya itu, kritik juga diarahkan kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM yang dianggap gagal mengawasi dan membenahi perusahaan strategis negara tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN maupun kementerian terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas sorotan tajam tersebut, termasuk desakan pergantian Direktur Utama Darmawan Prasodjo.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik—di tengah kebutuhan listrik yang terus meningkat dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang adil serta transparan. (Tim)
