KARIMUN. Suara Inovatif.Com
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun menggelar sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Binaan Imigrasi, tepatnya di Kantor Desa Pangke, Rabu.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid, Kepala Desa Pangke Junaidi, Ketua Tim Direktorat Intelijen Keimigrasian Yogi Kosasih, pejabat struktural imigrasi, serta 19 warga setempat.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO/TPPM).
Materi edukasi terkait prosedur kerja ke luar negeri disampaikan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Muhamad Arfat bersama Gindo Ginting dari Direktorat Intelijen Keimigrasian.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan fungsi Desa Binaan Imigrasi serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian.
Pada sesi diskusi, Ketua RW 02 Desa Pangke, Arwan, mempertanyakan bentuk perlindungan hukum bagi PMI non-prosedural yang menghadapi persoalan di luar negeri.
Menanggapi hal itu, Muhamad Arfat menegaskan pentingnya legalitas sejak awal keberangkatan. Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan mendaftarkan diri melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
“Langkah ini krusial agar pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan hukum penuh selama mereka bekerja di luar negeri,” ujar Muhamad Arfat.
Melalui program Desa Binaan Imigrasi, pihak Imigrasi berharap masyarakat Desa Pangke semakin memahami prosedur resmi penempatan tenaga kerja dan bersama-sama menekan angka pengiriman pekerja migran ilegal.
Kegiatan sosialisasi berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB dalam keadaan aman dan lancar, serta ditutup dengan sesi foto bersama. (Rahotan)
