Bogor, Suara Inovatif Com
Ribuan massa tumpah ruah di depan Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman. Suara mereka satu: tambang yang sudah mengantongi izin diminta segera dibuka kembali. Bagi mereka, ini bukan sekadar urusan kebijakan—ini soal dapur yang mulai dingin.
Aksi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan provinsi. Penutupan tambang beberapa bulan lalu oleh Dedi Mulyadi dinilai tidak diiringi solusi konkret bagi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut, khususnya di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.
Di tengah tekanan massa, Rudy Susmanto turun langsung menemui demonstran. Namun, alih-alih meredam gejolak, pernyataannya justru menegaskan adanya tarik-menarik kewenangan yang belum tuntas.
“Kami bukan tidak memperjuangkan. Hari ini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, kami meminta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar membuka kembali tambang yang sudah berizin,” ujar Rudy di hadapan massa.
Pernyataan tersebut terdengar seperti pengakuan terselubung: pemerintah kabupaten seolah tak berdaya menghadapi keputusan provinsi. Bola panas dilempar ke atas, sementara rakyat di bawah terus menanggung dampaknya.
Rudy juga menyebut bahwa puluhan ribu warga Bogor menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan. Ironisnya, angka sebesar itu seperti tak cukup kuat untuk menggoyahkan kebijakan yang sudah terlanjur diketok.
“Kami masyarakat Bogor siap diatur. Siap menjaga lingkungan. Pak Gubernur, tolong kami,” imbuhnya.
Kalimat “siap diatur” menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak menolak regulasi. Yang mereka tolak adalah kebijakan yang datang tiba-tiba tanpa transisi, tanpa solusi, dan tanpa empati.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengklaim telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk jalur tambang sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun publik bertanya: mengapa langkah itu baru disiapkan setelah krisis terjadi?
Aksi ini membuka satu fakta yang sulit dibantah—kebijakan penutupan tambang mungkin bertujuan baik, tetapi pelaksanaannya terkesan setengah matang. Ketika regulasi berbenturan dengan realitas ekonomi rakyat, yang terjadi bukan penertiban, melainkan kegaduhan.
Kini, publik menunggu: apakah pemerintah provinsi akan tetap bertahan pada keputusan, atau mulai mendengar jeritan warga yang merasa “ditutup” bukan hanya tambangnya, tapi juga harapan hidupnya. (Red)
