Karimun. Suara Inovatif Com
Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun (TBK) memfokuskan percepatan penyelesaian 20 titik prioritas pembangunan KDKMP sebagai bagian dari target pembangunan 71 Kumpul di seluruh wilayah Kabupaten Karimun.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan guna memastikan program strategis nasional itu berjalan sesuai target, meski dihadapkan pada tantangan geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan infrastruktur pendukung.
Komandan Kodim 0317/TBK, Letkol Inf Andit Franata, mengatakan dari 20 titik prioritas yang sedang dikerjakan, empat titik di antaranya telah mencapai progres fisik 100 persen dan saat ini memasuki tahap penyempurnaan.
“Alhamdulillah, sudah ada empat titik yang mencapai progres 100 persen secara fisik instalasi dan kini sedang tahap finishing. Salah satunya berada di Kelurahan Darussalam yang beberapa waktu lalu telah melaksanakan kegiatan syukuran,” ujar Andit.
Ia menjelaskan, titik lainnya saat ini menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup baik dengan progres berkisar antara 34 hingga 80 persen.
Menurut Andit, percepatan pembangunan KDKMP di Kabupaten Karimun menghadapi tantangan khas daerah kepulauan, mulai dari distribusi material bangunan antar pulau, keterbatasan alat angkut, hingga ketersediaan tenaga tukang.
Selain itu, kebutuhan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama. Setiap lokasi KDKMP membutuhkan pasokan listrik minimal tiga phase dengan daya 16.500 VA, sementara sebagian besar wilayah kepulauan masih menggunakan jaringan satu phase.
“PLN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daya listrik tersebut,” katanya.
Persoalan penyediaan air bersih juga terus dikoordinasikan antara pemerintah daerah, PDAM, dan pihak terkait lainnya. Dalam kondisi tertentu, TNI AD di lapangan siap membantu memfasilitasi kebutuhan air bersih guna mendukung percepatan pembangunan.
Terkait ketersediaan lahan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah alternatif solusi. Bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki lahan strategis, regulasi memungkinkan penggunaan lahan milik instansi lain melalui mekanisme perizinan resmi.
Apabila opsi tersebut belum memungkinkan, Pemerintah Kabupaten Karimun siap memfasilitasi pengadaan lahan sesuai kebutuhan program.
Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembangunan KDKMP sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan.
“Ini merupakan program prioritas nasional yang menjadi kebanggaan kita bersama. Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pembiayaan maupun legalitas lahan. Kami juga akan berkoordinasi dengan BPN untuk membantu percepatan proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan,” tegas Iskandarsyah.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkab Karimun tengah menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD Perubahan 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027, baik dalam bentuk bantuan langsung kepada desa maupun penganggaran kebutuhan lahan di wilayah kelurahan.
Bupati Iskandarsyah optimistis target penyelesaian tahap awal dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami menargetkan 20 titik prioritas ini dapat diselesaikan hingga Agustus 2026. Dengan kolaborasi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, PLN, PDAM, BPN, pemerintah desa, dan seluruh stakeholder terkait, kami yakin target tersebut dapat tercapai,” tutupnya. (Rahotan)
