KOTA BEKASI. Suara Inovatif. Com
Program Sekolah Maung yang digadang-gadang sebagai jalur pendidikan bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu di Jawa Barat kini menuai sorotan. SMA Negeri 1 Bekasi menjadi pusat keluhan sejumlah orang tua setelah proses verifikasi dokumen pendaftaran dinilai berbelit, tidak transparan, dan berpotensi merugikan calon peserta didik.
Keluhan mencuat setelah sejumlah orang tua mengaku anak mereka yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik gagal atau terancam gagal dalam proses verifikasi administrasi hanya karena persoalan legalisir dokumen dan pemberitahuan perbaikan berkas yang muncul pada saat-saat terakhir penutupan pendaftaran.
Informasi tersebut disampaikan Ronald Manurung dari Media Suara Inovatife melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait pada Senin (2/6/2026).
Menurut Ronald, banyak orang tua mempertanyakan alasan penolakan dokumen yang dianggap tidak konsisten. Padahal, dokumen asli telah ditunjukkan saat proses verifikasi berlangsung.
Dokumen Asli Dikalahkan Stempel?
Persoalan legalisir menjadi titik utama keberatan para orang tua. Mereka menilai dokumen asli yang sah secara hukum seharusnya cukup untuk membuktikan keabsahan data calon siswa.
Namun dalam praktiknya, sejumlah berkas disebut tetap ditolak karena belum dilengkapi legalisir dari sekolah asal. Kondisi tersebut membuat orang tua harus berpacu dengan waktu untuk mengurus legalisir, sementara masa verifikasi hampir berakhir.
Seorang orang tua yang enggan disebutkan namanya mengaku telah membawa dokumen asli saat proses verifikasi, tetapi tetap diminta melengkapi legalisir.
Akibatnya, sejumlah calon siswa yang memiliki prestasi justru terancam kehilangan kesempatan bukan karena kualitas akademik, melainkan karena persoalan administratif yang muncul di penghujung proses seleksi.
Notifikasi Muncul Saat Deadline Tinggal Hitungan Jam
Kekecewaan semakin memuncak ketika sistem pendaftaran mengirimkan notifikasi perbaikan dokumen pada malam hari menjelang batas akhir verifikasi.
Menurut laporan yang diterima media, pemberitahuan tersebut muncul ketika waktu perbaikan nyaris habis. Orang tua mengaku kesulitan memenuhi permintaan sistem karena tidak ada lagi kesempatan untuk mengurus dokumen tambahan pada hari berikutnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola sistem verifikasi Sekolah Maung. Jika terdapat kekurangan dokumen, mengapa tidak diinformasikan sejak awal? Mengapa pemberitahuan baru muncul ketika waktu perbaikan praktis sudah tidak tersedia?
Semangat Sekolah Rakyat Dipertanyakan
Program Sekolah Maung merupakan salah satu kebijakan unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu.
Dalam berbagai kesempatan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan harus dibangun di atas prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Namun berbagai keluhan yang muncul di SMA Negeri 1 Bekasi menimbulkan pertanyaan apakah semangat tersebut benar-benar terimplementasi di lapangan atau justru terhambat oleh birokrasi administratif yang dinilai tidak berpihak kepada peserta didik.
Transparansi Dituntut
Sejumlah orang tua mendesak pihak SMA Negeri 1 Bekasi dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah III untuk memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme verifikasi yang diterapkan.
Mereka meminta adanya evaluasi terhadap persyaratan legalisir, keterbukaan alasan penolakan dokumen, serta pemberian kesempatan yang adil bagi peserta yang menerima notifikasi perbaikan pada saat-saat terakhir.
Selain itu, publik juga menunggu sikap resmi kepala sekolah terkait berbagai keluhan yang berkembang. Hingga berita ini disusun, konfirmasi yang telah diajukan kepada pihak SMA Negeri 1 Bekasi disebut belum memperoleh tanggapan resmi.
Jangan Sampai Prestasi Kalah oleh Administrasi
Kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas Program Sekolah Maung. Masyarakat berharap proses seleksi benar-benar mengedepankan prestasi, integritas, dan keadilan, bukan terjebak dalam persoalan administratif yang berpotensi menghambat hak siswa memperoleh pendidikan.
Jika keluhan ini tidak segera dijawab secara terbuka, kepercayaan publik terhadap program yang dibangun untuk membantu siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu dikhawatirkan akan terus tergerus.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMA Negeri 1 Bekasi maupun KCD Pendidikan Jawa Barat Wilayah III masih diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. ( Ronald Manurung)
