BENGKULU UTARA. Suara Inovatif. Com
Proyek Preservasi Jalan Nasional Lais–Kerkap senilai Rp94,9 miliar yang dibiayai melalui APBN-SBSN Tahun Anggaran 2025–2027 kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, sejumlah temuan di lapangan justru memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis pekerjaan.
Ironisnya, beberapa bangunan drainase yang baru dikerjakan dilaporkan sudah mengalami kerusakan dan ambruk. Kondisi ini memicu pertanyaan publik: bagaimana mungkin proyek bernilai puluhan miliar rupiah menunjukkan kerusakan saat usia pekerjaan bahkan belum genap hitungan bulan?
Ketua Umum LSM AMAN (Adil Makmur Anak Nusantara), Rusben Siagian, mengungkapkan bahwa hasil monitoring dan investigasi lapangan yang dilakukan pihaknya menemukan berbagai dugaan penyimpangan teknis yang dinilai berpotensi menurunkan mutu pekerjaan.
"Ini bukan proyek kecil. Anggarannya hampir Rp95 miliar dari uang rakyat. Namun fakta yang kami temukan di lapangan justru menunjukkan indikasi lemahnya pengendalian mutu dan pengawasan pekerjaan," tegas Rusben.
Menurutnya, tim investigasi menemukan minimnya fasilitas keselamatan kerja dan lalu lintas, tidak adanya papan informasi pekerjaan pada sejumlah titik strategis, marka sementara yang tidak memadai, hingga bekas galian dan timbunan yang dibiarkan tidak tertata.
Namun yang lebih serius, kata Rusben, adalah dugaan adanya pekerjaan konstruksi yang tidak dilaksanakan sesuai metode teknis yang telah direncanakan.
Timnya menemukan dugaan kedalaman galian yang tidak sesuai desain, penggunaan material batu dengan ukuran yang terlalu besar, serta pekerjaan penambalan aspal yang dinilai tidak memenuhi kedalaman yang dipersyaratkan. Jika benar, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kekuatan struktur jalan dan mempercepat kerusakan.
"Kalau pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi, tidak mungkin bangunan yang baru selesai dikerjakan langsung menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Ini yang harus dijelaskan kepada publik," ujarnya.
LSM AMAN juga mempertanyakan peran konsultan pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
"Di mana fungsi pengawasan ketika pekerjaan yang baru selesai sudah mengalami kerusakan? Apakah setiap tahapan pekerjaan benar-benar diperiksa sebelum dibayar? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka," kata Rusben.
Menurutnya, proyek preservasi bukan sekadar mengejar progres fisik, melainkan menjamin kualitas dan umur layanan infrastruktur. Jika pengawasan lemah dan mutu pekerjaan diabaikan, maka potensi kerugian negara akan semakin besar karena perbaikan harus dilakukan berulang kali menggunakan anggaran publik.
LSM AMAN menegaskan akan membawa temuan tersebut ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu untuk meminta audit teknis dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Mereka mendesak agar dilakukan pemeriksaan lapangan secara independen guna memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan PT Galih Medan Persada (GMP) benar-benar telah sesuai dengan gambar perencanaan, spesifikasi kontrak, dan hasil kajian teknis lapangan.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara senilai hampir Rp95 miliar yang seharusnya menghasilkan infrastruktur berkualitas bagi masyarakat, bukan pekerjaan yang menimbulkan tanda tanya sejak awal pelaksanaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Galih Medan Persada (GMP), konsultan pengawas, maupun BPJN Bengkulu belum memberikan tanggapan resmi. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. (Red)
