Siak. Suara Inovatif. Com
Sebuah pertanyaan besar menggantung di balik penindakan tiga unit mobil yang diduga masuk secara ilegal dari Batam dan diamankan di Pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Siak. Barang bukti telah disita. Berita acara penyitaan disebut telah ditandatangani. Namun sosok yang diduga sebagai pemilik atau penguasa kendaraan justru seakan lenyap tanpa jejak.
Kasus ini memunculkan tanda tanya yang sulit diabaikan. Jika benar telah ditemukan dugaan pelanggaran yang cukup kuat hingga kendaraan disita, lalu mengapa tidak ada penjelasan terbuka mengenai keberadaan dan status hukum pihak yang terkait dengan kendaraan tersebut?
Di mata publik, penindakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pengamanan barang bukti. Penyitaan tanpa kejelasan tindak lanjut terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke barang, tetapi tumpul terhadap pelakunya.
Lebih menarik lagi, informasi yang beredar menyebut bahwa pihak yang diduga terkait dengan kendaraan tersebut bahkan telah menandatangani dokumen penyitaan. Jika informasi ini benar, maka identitas dan keterlibatannya tentu telah diketahui pada saat penindakan dilakukan. Pertanyaannya, mengapa hingga kini tidak ada penjelasan yang terang mengenai perkembangan penanganannya?
Kondisi ini membuka ruang spekulasi yang seharusnya bisa dihindari melalui transparansi. Publik berhak mengetahui apakah perkara masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, atau justru mengalami hambatan tertentu. Ketertutupan informasi hanya akan memperbesar kecurigaan dan merusak kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.
Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah tanpa proses hukum. Namun demikian, tidak ada pula alasan untuk membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban. Dalam kasus yang menyangkut dugaan pelanggaran kepabeanan dan kendaraan bernilai tinggi, akuntabilitas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
Kini sorotan tertuju pada pihak-pihak yang menangani perkara tersebut. Masyarakat menunggu penjelasan yang lugas: siapa yang bertanggung jawab atas tiga mobil itu, bagaimana status hukumnya saat ini, dan mengapa publik belum mendapatkan kejelasan mengenai nasib orang yang namanya tercantum dalam dokumen penindakan.
Sebab ketika barang bukti ada, dokumen ada, dan tanda tangan ada, tetapi orang yang bertanggung jawab tidak lagi terlihat dalam proses hukum, pertanyaan publik akan semakin keras: apakah penegakan hukum sedang berjalan, atau justru berhenti di tengah jalan?
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Red)
