Kabupaten Bekasi. Suara Inovatif Com
Dugaan kejanggalan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada SMAN 1 Babelan setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian data nilai akhir dan titik koordinat domisili sejumlah peserta didik dibandingkan dengan data yang tercantum pada tahap awal pendaftaran (PCMB).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pihak, sedikitnya 37 siswa yang telah dinyatakan lolos di SMAN 1 Babelan disebut-sebut berpotensi menghadapi proses evaluasi apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian data dengan dokumen asli maupun ketentuan dalam petunjuk teknis (Juknis) SPMB Provinsi Jawa Barat.
Dugaan tersebut meliputi 31 siswa jalur domisili, 2 siswa jalur MBK, dan 4 siswa jalur CIBI. Sejumlah organisasi masyarakat dan kelompok sosial kontrol mengaku telah melakukan penelusuran terhadap data yang dipublikasikan melalui sistem daring SPMB Jawa Barat.
Mereka menilai terdapat perbedaan antara nilai akhir maupun titik koordinat domisili pada tahap PCMB dengan data yang muncul pada tahap kedua seleksi. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas sistem seleksi.
Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat, Indra Pardede, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan penjelasan yang disampaikan pihak sekolah saat dikonfirmasi.
Menurut Indra, pihak sekolah melalui panitia dan humas menyampaikan bahwa seluruh data berada pada server sehingga operator sekolah tidak memiliki akses terhadap perubahan data.
"Kalau seluruh perubahan terjadi di server, maka publik tentu berhak bertanya bagaimana mekanisme perubahan itu bisa terjadi. Server tentu dioperasikan oleh manusia, bukan berjalan sendiri. Karena itu, seluruh proses harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya permainan dari pihak-pihak tertentu," ujar Indra.
Indra menilai jawaban tersebut justru belum mampu menjawab keresahan masyarakat yang mempertanyakan adanya dugaan praktik lobi atau intervensi dalam proses penerimaan peserta didik.
Ia juga mengungkap salah satu contoh data yang menurut timnya perlu dilakukan audit.
Pada data yang dimiliki LSM KAMPAK-RI, peserta dengan NISN 31011661609 pada tahap PCMB tercatat memiliki:
Pilihan 1 SMAN 1 Babelan dengan nilai akhir 1.467,35;
Pilihan 2 SMAN 2 Babelan dengan nilai akhir 2.176,96;
Namun, pada data tahap kedua, nilai akhir peserta tersebut di SMAN 1 Babelan disebut berubah menjadi 669,84, tetapi tetap dinyatakan lulus melalui jalur domisili.
Menurut Indra, selisih tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan dugaan adanya manipulasi data.
"Kami meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Metro Bekasi, melakukan penyelidikan terhadap seluruh data peserta yang diduga tidak sesuai dengan dokumen asli maupun ketentuan Juknis SPMB. Apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Selain itu, Indra juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan audit menyeluruh terhadap proses SPMB di SMAN 1 Babelan. Menurutnya, apabila terbukti terdapat pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur sipil negara, maka sanksi harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi terhadap kepala sekolah apabila terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMAN 1 Babelan, panitia SPMB, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi membuka ruang klarifikasi agar pemberitaan tetap berimbang dan seluruh fakta dapat diuji secara objektif. (Ronald Manurung)
