BOGOR. Suara Inovatif. Com
Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Domisili di SMK Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya perubahan titik koordinat domisili sejumlah peserta yang dinilai berdampak terhadap hasil seleksi tahap kedua.
Sejumlah warga dan orang tua calon peserta didik mempertanyakan transparansi sistem SPMB setelah membandingkan data pemetaan awal dengan hasil pengumuman Tahap 2 pada laman resmi SPMB Provinsi Jawa Barat. Mereka menduga terdapat perubahan data yang mengakibatkan pergeseran nilai domisili beberapa peserta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kuota Jalur Domisili di SMKN 1 Bojonggede hanya 26 siswa, sementara jumlah pendaftar mencapai 436 peserta. Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat tersebut, warga menilai setiap perubahan data harus dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Pihak sekolah disebut telah dikonfirmasi melalui tiga nomor WhatsApp, yakni 08128842XXX, 08569335XXXX, dan 08132052XXXX, terkait dugaan perubahan titik koordinat tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai perbedaan data yang dipersoalkan.
Warga yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah mengaku kecewa karena merasa proses Jalur Domisili tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat sekitar. Mereka menilai hasil pengumuman berbeda dengan data pemetaan yang sebelumnya tampil pada sistem SPMB.
Salah seorang orang tua calon peserta didik yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan terdapat sejumlah data peserta yang menurutnya mengalami perubahan nilai maupun indikator domisili antara data pemetaan awal dan hasil Tahap 2.
Ia mencontohkan beberapa data NISN yang menurutnya perlu diaudit, di antaranya:
NISN 3110098770, nilai akhir pada pemetaan awal tercatat 1351,44, sedangkan pada Tahap 2 menjadi 610,42 dan dinyatakan lulus.
NISN 3116055983, dari 1126,52 menjadi 610,42.
NISN 0115382504, dari 825,91 menjadi 902,86.
NISN 0108643451, dari 831,90 menjadi 471,53.
NISN 0107477232, dari 825,91 menjadi 588,30.
Beberapa data peserta lainnya juga disebut mengalami perubahan nilai yang menurut pelapor perlu diverifikasi lebih lanjut.
Menurut warga, apabila benar terdapat perubahan data domisili yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis SPMB, maka seharusnya dilakukan verifikasi menyeluruh. Mereka meminta agar seluruh data digital pada sistem SPMB diaudit sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap integritas proses seleksi.
Sekretaris Jenderal LSM Forkorindo, Timbul Sinaga, SE, turut meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan tersebut. Ia berpendapat bahwa apabila nantinya terbukti terdapat pemalsuan atau manipulasi dokumen maupun data elektronik dalam proses SPMB, maka perbuatan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, menurutnya, merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.
"Kami meminta orang tua siswa yang merasa dirugikan untuk meminta penjelasan resmi kepada pihak sekolah serta instansi terkait. Jika ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan alat bukti yang cukup, kami akan menempuh jalur hukum melalui kepolisian," ujar Timbul Sinaga.
Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Barat untuk melakukan audit independen terhadap seluruh proses SPMB di SMKN 1 Bojonggede, termasuk memeriksa log sistem, data koordinat, serta mekanisme verifikasi yang() digunakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMK Negeri 1 Bojonggede belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut meskipun telah diupayakan konfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan apabila telah diterima. (Ronald Manurung)
