Karimun. Suara Inovatif. Com
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun menggelar Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1 sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Karimun.
Pelaksanaan pelatihan merupakan hasil kerja sama antara Dinas PUPR Kabupaten Karimun dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pekanbaru yang telah mengantongi akreditasi A dari LKPP dan Kementerian Pendidikan. Program ini menjadi pelatihan PBJ berskala besar pertama yang diselenggarakan langsung di Kabupaten Karimun, sehingga peserta tidak lagi harus mengikuti pelatihan di luar daerah.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, S.Sos., M.M. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Raja Machrizal, S.T., M.M., Manajer HRD Pusdiklat Pekanbaru, Malinda, S.H., serta 30 peserta yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karimun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kompetensi para pengelola barang dan jasa. Kami membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam penyerapan anggaran PBJ agar tercipta kejelasan serta kepastian hukum," ujar Rocky Marciano Bawole.
Ia menambahkan, kemampuan aparatur dalam memahami regulasi dan mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat yang memberikan pembekalan mengenai regulasi, tata kelola pengadaan, hingga praktik pelaksanaan PBJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap semakin banyak aparatur yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
(Rahotan)
