KARIMUN. Suara Inovatif. Com
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menggelar rapat koordinasi terkait verifikasi kegiatan PT Oil Terminal Karimun (OTK) yang beroperasi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Karimun, Senin (10/8/2026).
Usai rapat, Iskandarsyah meminta masyarakat, khususnya insan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), agar mengedepankan proses verifikasi dan konfirmasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik terkait aktivitas PT OTK.
Menurutnya, penyampaian informasi yang belum didukung fakta dan data terverifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru. Dampaknya, kata dia, bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap iklim investasi dan kepentingan masyarakat Karimun.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama media dan oknum LSM, jangan membuat berita yang tidak benar yang bukan saja merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan masyarakat Karimun,” tegas Iskandarsyah.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini tengah berupaya menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, kondusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diminta ikut menjaga kepercayaan investor dengan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menciptakan keresahan dan berdampak terhadap masyarakat Karimun sendiri,” ujarnya.
Iskandarsyah menyebut investasi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ia menilai, apabila terdapat persoalan dalam kegiatan usaha, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang tepat dengan mengacu pada data, peraturan perundang-undangan, serta kewenangan masing-masing instansi.
Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa kritik dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, menurutnya, kebebasan menyampaikan kritik harus berjalan beriringan dengan prinsip akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab.
“Kalau ada persoalan, mari kita klarifikasi dan verifikasi bersama. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menciptakan keresahan dan berdampak terhadap masyarakat Karimun sendiri,” katanya.
Pemerintah daerah juga mendorong terbangunnya komunikasi yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat penegak hukum, dan media.
Dengan komunikasi dan verifikasi yang baik, pengawasan terhadap kegiatan investasi tetap dapat berjalan, sementara kepastian hukum serta kepercayaan terhadap Karimun sebagai daerah tujuan investasi dapat terus dijaga.
“Menjaga investasi bukan berarti mengabaikan pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang berbasis fakta justru menjadi fondasi untuk memastikan investasi tumbuh secara sehat, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Iskandarsyah.
Sementara itu, terkait pernyataan bahwa operasional PT OTK tidak merugikan negara dan telah berjalan sesuai ketentuan, hal tersebut menjadi bagian dari hasil rapat koordinasi dan verifikasi pemerintah daerah. Untuk memastikan informasi tersebut secara menyeluruh, diperlukan pula data dan penjelasan dari instansi teknis maupun pihak PT OTK sebagai bentuk prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Rahotan)
