Kabupaten Bekasi. Suara Inovatif. Com
Polemik pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Babelan kembali memanas. Ketua Umum LSM Adil Makmur Anak Nusantara (AMAN), Rusben Siagian, bersama Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat, Indra Pardede, secara terbuka menantang Panitia SPMB SMAN 1 Babelan melakukan uji materi terbuka terhadap data penerimaan siswa yang dipersoalkan.
Menurut kedua lembaga tersebut, uji materi harus dilakukan langsung di lingkungan sekolah dengan menghadirkan aparat penegak hukum, sehingga masyarakat dapat melihat apakah data yang tampil pada sistem daring SPMB Provinsi Jawa Barat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Rusben Siagian menilai klarifikasi yang disampaikan Panitia SPMB SMAN 1 Babelan melalui Ketua Panitia Syahriaddin, S.Pd. dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Debora Panjaitan, S.Pd., justru memunculkan pertanyaan baru.
Ia menyoroti surat klarifikasi tertanggal 31 Juli 2026 yang menyatakan sistem SPMB tidak memungkinkan calon murid memilih sekolah yang sama lebih dari satu kali dalam tahap yang sama dan bahwa sistem secara otomatis akan menolak apabila terjadi pelanggaran.
"Kalau memang sistem otomatis menolak dan seluruh proses tidak bisa dimanipulasi, lalu bagaimana menjelaskan adanya perbedaan data yang menurut analisis tim kami muncul pada tahap pendaftaran yang berbeda?" kata Rusben kepada awak media.
LSM AMAN mengaku telah melakukan analisis terhadap sejumlah data peserta yang menurut mereka menunjukkan perubahan nilai akhir maupun koordinat yang signifikan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah peserta dengan NISN 0119184129. Berdasarkan data yang diklaim dimiliki LSM, pada tahap awal melalui jalur Prestasi Akademik Rapor nilai akhirnya tercatat 289,12, sedangkan pada Tahap II Jalur Afirmasi CIBI berubah menjadi 6.700,37.
Selain itu, LSM juga menyoroti data peserta dengan NISN 3116986974 pada Jalur Domisili. Mereka mengklaim nilai akhir atau koordinat berubah dari 1.630,77 menjadi 602,62 pada tahap berikutnya.
Menurut Rusben, perubahan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya intervensi terhadap sistem.
Sementara itu, dalam surat klarifikasi poin 5, Panitia SPMB SMAN 1 Babelan menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran selama seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, tidak ditemukan adanya penyimpangan, manipulasi maupun perlakuan khusus terhadap calon murid tertentu, serta seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut justru dibantah oleh Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Jawa Barat, Indra Pardede.
Ia menantang pihak sekolah membuka bersama data pada situs resmi SPMB Jawa Barat agar seluruh perbedaan data dapat diuji secara transparan di hadapan aparat penegak hukum.
"Kami siap membuka seluruh data yang dimiliki tim kami. Kalau memang benar tidak ada perubahan, mari kita buktikan bersama secara terbuka. Jangan hanya berhenti pada surat klarifikasi," tegas Indra.
Ia juga menyatakan bahwa apabila ditemukan adanya dokumen atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka penegak hukum dapat menilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pemalsuan dokumen dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Selain itu, LSM KAMPAK-RI meminta Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap proses klarifikasi yang telah diterbitkan serta memberikan pembinaan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara.
Indra mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menyampaikan laporan kepada aparat kepolisian agar dilakukan penyelidikan dan pengujian terhadap data yang dipersoalkan. (Ronald Manurung)
